Bojonegoro – Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro menggelar Pembinaan dan Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Kekeringan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro pada Kamis (7/5/2026) di Aula Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Ibu Hj. Nurul Azizah, dan dihadiri berbagai unsur pemerintah, pemangku kepentingan pengelolaan irigasi, serta perwakilan petani dan kelembagaan HIPPA/GHIPPA dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), UPT PSDA Wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro, jajaran petugas wilayah Dinas PU SDA, serta perwakilan GHIPPA dan HIPPA dari berbagai daerah irigasi di Bojonegoro.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah pembinaan sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi pada musim kemarau tahun 2026.

Dalam paparannya, Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro melalui Sekretaris Dinas Bapak Jafar Sodiq, S.T. ,M.M. menyampaikan bahwa daerah irigasi di Kabupaten Bojonegoro terdiri atas kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Untuk kewenangan pusat terdapat Daerah Irigasi (DI) Pacal, sedangkan kewenangan provinsi meliputi DI Pirang, DI Leran, dan DI Cawak. Sementara itu, daerah irigasi kewenangan kabupaten berdasarkan SK Daerah Irigasi berjumlah 136 DI.

Wakil Bupati Bojonegoro, Ibu Hj. Nurul Azizah, menyampaikan bahwa sektor pertanian saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan air, pupuk, harga hasil panen, hama, hingga bibit. Namun demikian, kebutuhan air irigasi menjadi persoalan utama yang perlu diantisipasi secara serius.

Beliau juga menjelaskan bahwa produksi padi Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan signifikan dari sekitar ±710.000 ton pada tahun 2023 menjadi ±866.000 ton pada tahun 2024. Akan tetapi, pada tahun 2026 diprediksi terjadi kemarau panjang yang berpotensi menyebabkan kekeringan pada sekitar ±10.000 hektare lahan pertanian sehingga dapat berdampak terhadap produktivitas dan harga hasil panen petani.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro menyampaikan strategi pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan embung dan tampungan air di sejumlah wilayah rawan kekeringan guna menambah suplai air irigasi bagi lahan pertanian.

Dalam forum tersebut, berbagai masukan dan aspirasi juga disampaikan oleh perwakilan GHIPPA dan HIPPA.

Bapak Catur selaku perwakilan GHIPPA Pirang menyampaikan bahwa kondisi saluran di sekitar DI Pirang, khususnya pada sisi kanan dan kiri BPK 1 dan BPK 2, mengalami sedimentasi cukup tinggi. Mengingat DI Pirang merupakan kewenangan provinsi, diperlukan koordinasi lintas kewenangan untuk penanganannya. Selain itu, beliau juga meminta penjelasan lebih rinci terkait peningkatan produktivitas hasil panen tahun sebelumnya, apakah berasal dari sawah teknis maupun non teknis. Menurutnya, bantuan pompa sebaiknya diprioritaskan pada lahan sawah teknis agar pemanfaatannya lebih optimal.

Sementara itu, Bapak/Ibu perwakilan HIPPA Sumber Barokah Kecamatan Ngraho menyampaikan bahwa kondisi saluran irigasi di wilayahnya masih kurang baik. Mereka mengusulkan tindak lanjut atas pengajuan perbaikan saluran sepanjang ±1 kilometer di DI Sumberarum yang telah diajukan sejak tahun 2024. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan bantuan pompa sibel untuk mendukung suplai air irigasi karena pompa milik warga mengalami kerusakan.

Permasalahan distribusi air juga disampaikan oleh Bapak Muntahar selaku perwakilan GHIPPA Tirto Manunggal Sumberejo. Ia menjelaskan bahwa wilayah Sumberejo, Kepohbaru, dan Baureno mengalami gagal panen akibat distribusi air yang kurang merata, salah satunya disebabkan banyaknya pengambilan air menggunakan pompa di sepanjang saluran irigasi, terutama di sekitar Bendung Klepek. Selain itu, ia mengusulkan peninjauan kondisi pintu air serta pembangunan tampungan tambahan di wilayah Sumberejo maupun Bendung Mekuris guna meningkatkan suplai air irigasi. Penambahan kuota pupuk bagi petani juga diharapkan dapat membantu peningkatan produktivitas pertanian.

Di sisi lain, Bapak Margono selaku perwakilan GHIPPA Penganten Kecamatan Balen menyampaikan bahwa masih banyak ditemukan sampah di saluran irigasi yang menghambat aliran air serta mengurangi fungsi saluran.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro menyampaikan bahwa pembangunan tampungan tambahan untuk mendukung suplai air di wilayah DI Pirang telah direncanakan. Apabila terdapat permasalahan lanjutan, masyarakat diimbau untuk menyampaikan kepada Dinas PU SDA agar dapat dilakukan koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah provinsi.

Terkait peningkatan produktivitas padi pada tahun sebelumnya, dijelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh musim kemarau basah dan dukungan hasil panen dari sekitar ±10.000 hektare lahan tadah hujan, termasuk wilayah Kecamatan Kedungadem. Bahkan peningkatan hasil panen di Kecamatan Kedungadem mencapai sekitar ±4.000 hektare yang berada pada lahan non teknis.

Menanggapi usulan dari HIPPA Kecamatan Ngraho, Dinas PU SDA menyampaikan bahwa pekerjaan perbaikan saluran irigasi di DI Sumberarum direncanakan dilaksanakan pada tahun ini setelah sebelumnya tertunda akibat efisiensi anggaran. Koordinasi lanjutan dengan HIPPA akan dilakukan untuk memastikan titik lokasi penanganan.

Sementara itu, terkait permasalahan distribusi air di wilayah Sumberejo, Dinas PU SDA akan melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun UPT PSDA Provinsi guna membantu penyelesaian permasalahan distribusi air irigasi.

Terkait persoalan sampah di saluran irigasi, penanganan akan dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas terkait, pemerintah desa, masyarakat, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dalam waktu mendatang direncanakan pelaksanaan kerja bakti pembersihan saluran serta fasilitasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) oleh DLH untuk wilayah terdampak, meliputi Desa Penganten, Pekuwon, dan Kedungbondo Kecamatan Balen. Masyarakat juga diimbau untuk bersama-sama menjaga kebersihan saluran irigasi.

Pada kesempatan tersebut, Bapak Tedjo Sukmono selaku Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro, turut menekankan pentingnya pemanfaatan air secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, khususnya dalam pengaturan distribusi air di DI Pacal guna mengantisipasi potensi kekeringan di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut, forum rapat juga mengusulkan agar kegiatan koordinasi dan pertemuan semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin sebagai sarana monitoring dan evaluasi pengelolaan irigasi secara berkelanjutan, baik menjelang Masa Tanam I maupun secara berkala satu hingga dua kali dalam satu tahun.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kekeringan demi menjaga keberlanjutan sektor pertanian serta ketahanan pangan di Kabupaten Bojonegoro. (ap/mbt).

Dokumentasi HIPPA/ GHIPPA