Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air  terus memperkuat langkah penanganan banjir di wilayah perkotaan. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Banjir Perkotaan yang digelar pada Senin, 27 April 2026 di Ruang Setyowati Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro.

Rapat yang berlangsung pukul 11.30 WIB hingga 13.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Dra. Nurul Azizah, MM, serta dihadiri oleh unsur lintas perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, hingga konsultan perencana.

Sejumlah instansi strategis turut hadir, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bappeda, Dinas PU SDA, Dinas Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta BPKAD. Selain itu, rapat juga diikuti oleh Kecamatan Bojonegoro, perwakilan 11 kelurahan (Jetak, Klangon, Sumbang, Kepatihan, Mojokampung, Kadipaten, Karangpacar, Ngrowo, Banjarejo, Ledok Wetan, Ledok Kulon), serta 7 desa (Campurejo, Kalirejo, Kauman, Mulyoagung, Pacul, Semanding, Sukorejo). Hadir pula sejumlah narasumber dan pihak terkait seperti Bapak Djaenal, Bapak Moch. Husin, Bapak Tedjo, Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Pompa, serta Tim Eka.

Dalam rapat tersebut, Dinas PU SDA memaparkan hasil kajian teknis penanganan banjir perkotaan yang telah dilakukan. Kajian tersebut menghasilkan beberapa alternatif solusi yang dinilai mampu mengurangi genangan, namun tetap memerlukan koordinasi lintas sektor untuk menentukan langkah paling efektif.

Salah satu opsi utama yang dibahas adalah pembangunan rumah pompa di Jalan Pattimura yang direncanakan berada di area Gudang Aset Pemkab Bojonegoro. Berdasarkan hasil simulasi drainase menggunakan aplikasi SWMM dengan debit banjir kala ulang 10 tahun, kondisi eksisting masih menunjukkan adanya luapan di sejumlah titik. Namun, setelah dilakukan simulasi dengan penambahan pompa, terjadi penurunan muka air secara signifikan dan genangan tidak lagi ditemukan.

Selain itu, rencana pembangunan rumah pompa di Jalan Panglima Sudirman juga dinilai efektif dalam mengurangi genangan. Tim perencana bahkan merekomendasikan agar sistem tampungan ditempatkan di sisi utara drainase, dengan aliran air diarahkan ke arah barat menuju Sungai Bengawan Solo untuk meningkatkan kinerja sistem.

Diskusi rapat juga mengemuka sejumlah catatan penting. Sistem afvoer Sukorejo yang berfungsi menampung aliran dari luar kota dinilai perlu dievaluasi kapasitasnya agar tidak menjadi sumber luapan. Selain itu, peserta rapat menekankan pentingnya optimalisasi rumah pompa eksisting, pemeliharaan pintu air, serta antisipasi gangguan seperti sampah yang dapat menghambat kinerja sistem.

Usulan lain yang mengemuka meliputi pengaktifan kembali saluran penggelontor kota di depan Terminal Rajekwesi, serta pemanfaatan lahan di utara SPBU Ngrowo sebagai boezem kota. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase di wilayah Banjarejo, Karangpacar, dan Ledok juga menjadi perhatian, terutama terkait elevasi saluran dan sedimentasi.

Dari sisi perencanaan jangka panjang, penanganan banjir diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek daerah aliran sungai (DAS) dan sub-DAS, serta perkembangan kawasan perkotaan. Solusi yang diusulkan mencakup pembangunan sumur resapan, biopori, kolam retensi, penambahan ruang terbuka hijau, hingga peningkatan kapasitas drainase dengan dukungan monitoring berbasis data.

Sementara itu, perwakilan wilayah turut menyampaikan kondisi di lapangan. Beberapa wilayah melaporkan pintu air dalam kondisi baik, namun ada pula yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kapasitas. Di sejumlah titik, genangan masih terjadi akibat outlet drainase yang belum optimal, sedimentasi, hingga keterbatasan anggaran pembangunan saluran di kawasan permukiman baru.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro mengarahkan agar dilakukan evaluasi prioritas terhadap saluran drainase, serta optimalisasi fungsi afvoer dan pintu air oleh instansi terkait. Selain itu, beberapa titik seperti saluran di Gg. Sidodadi Klangon juga diminta untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bojonegoro menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan harus segera ditindaklanjuti melalui kajian lanjutan dan peninjauan lapangan, sehingga dapat menghasilkan solusi penanganan banjir yang benar-benar terintegrasi.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Bojonegoro menunjukkan komitmennya dalam menangani banjir perkotaan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor serta berbasis pada kajian teknis yang komprehensif. [ap/mbt]